Analisis Wacana Kritis Dalam Poster Kebijakan Publik di Timor-Leste Pada Konteks Krisis Migas Global: Bahasa sebagai Representasi Kekuasaan dan Strategi Pengaturan Sosial

Abstract

Analisis wacana kritis terhadap poster kebijakan energi pemerintah Timor Leste dalam konteks krisis migas global menunjukkan bahwa poster tersebut secara efektif menyampaikan pesan publik melalui integrasi struktur makro, superstruktur, dan mikro. Pada tingkat makro, poster membangun narasi krisis energi sebagai kondisi darurat yang memerlukan intervensi negara. Pada tingkat superstruktur, penyusunan informasi dilakukan secara sistematis dengan pola situasi, respons pemerintah, implikasi kebijakan, dan legitimasi otoritas, sehingga membentuk alur argumentatif yang persuasif. Pada tingkat mikro, diksi yang menekankan urgensi, kontrol, dan jaminan, serta strategi semantik seperti implikatur dan presuposisi, mengarahkan pembaca untuk memahami kebijakan sebagai respons yang rasional dan tidak terelakkan. Namun demikian, konstruksi wacana tersebut juga merefleksikan kecenderungan ideologis yang menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan, sementara masyarakat direpresentasikan sebagai subjek yang harus menyesuaikan diri, sehingga mencerminkan relasi kuasa yang asimetris dan potensi normalisasi kontrol sosial dalam situasi krisis.

The findings reveal that at the macro level, the poster constructs a narrative of a global energy crisis as an urgent condition requiring state intervention. At the superstructure level, information is systematically organized into a sequence of situation, governmental response, policy implications, and authority legitimization, forming a persuasive argumentative flow. At the micro level, lexical choices, syntactic structures, and semantic strategies such as implicature and presupposition function to guide readers toward interpreting the policy as a rational and inevitable response. Furthermore, the discourse reflects an ideological tendency that positions the government as the dominant actor, while society is constructed as a subject expected to comply with the policy. Therefore, the poster serves not only as an informational medium but also as a discursive instrument that reinforces power legitimacy and facilitates social control in times of crisis.